KUNINGAN –
Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Aula Wisma Permata Kuningan, Rabu (23/10). Kegiatan UKW ini diikuti sebanyak 29 wartawan baik dari cetak, elektronik, maupun online.
UKW yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan bekerjasama dengan Humas Setda Kuningan ini, dihadiri pula Asda II Setda Kuningan Maman Hermansyah, Direktur UKW Pusat Prof Rajab Ritonga, PWI Jawa Barat Bidang Advokasi Agus Dinar, Ketua PWI Kuningan Iyan Irwandi, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari kedepan, dengan menghadirkan enam narasumber berkompeten dari Jakarta dan Jawa Barat.
Ketua PWI Kuningan, Iyan Irwandi saat memberikan sambutan, menuturkan, bahwa UKW ini digelar atas kerjasama antara Humas Setda Kuningan dengan PWI Kuningan. Tak hanya diikuti wartawan Kuningan, namun diikuti pula dari luar daerah seperti Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, dan Subang.
“Sebetulnya ada 37 wartawan yang mendaftar, namun setelah melalui proses seleksi hanya 29 wartawan yang ikut UKW. Jadi 29 wartawan ini betul-betul melalui proses seleksi yang ketat, dan proses seleksi ini tidak sembarangan,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, ada sekitar 400 wartawan lebih di Kabupaten Kuningan. Namun hanya sebanyak 70 wartawan yang baru menempuh proses UKW. “Semoga UKW ini dapat terus berjalan kedepan, sehingga semua wartawan yang bertugas meliput di Kabupaten Kuningan tuntas mengikuti UKW,” harapnya.
Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, menyampaikan, bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait capaian pembangunan di Kabupaten Kuningan. Hal ini perlu diketahui publik, sebab menjadi tolak ukur bagaimana kinerja pemerintah daerah selama ini.
“Peran wartawan ini penting, apa yang disampaikan dan diberikan informasi ke masyarakat itu memberikan pengaruh. Apakah berita ini baik atau buruk sesuai dengan porsi yang diberikan media itu sendiri,” katanya.
Dia mengajak, agar wartawan dapat bersinergis bersama pemerintah daerah dalam hal penyampaian capaian pembangunan. Namun disisi lain, pemerintah daerah juga sangat terbuka apabila ada kritik yang konstruktif untuk perbaikan pemerintahan kedepan.
“Silahkan kami sangat terbuka, jika memang harus dikritik silahkan kritik, namun kritikan itu yang konstruktif dan dapat memberikan masukan demi pembangunan daerah. Paling penting kritik itu disertai dengan solusi konstruktif,” pungkasnya. (Andri)
