INDRAMAYU –
Persoalan distribusi hingga kelangkaan pupuk yang masih kerap terjadi, harus menjadi evaluasi bagi sejumlah pemangku kebijakan di Indramayu.
Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) Kabupaten Indramayu, Wawan Sugiarto, STP mengatakan subsidi pupuk bagi petani harus dievaluasi apakah benar-benar tepat sasaran atau tidak.
“Sejauh ini pupuk bersubsidi banyak juga dinikmati oleh petani kaya, yang memiliki luas sawah diatas 2 hektare. Ini yang harus dijadikan evaluasi apakah pola subsidi pupuk untuk petani ini cukup efektif hasilnya?,” kata Wawan saat acara Teras IWO yang mengambil tema mengurai alur distribusi pupuk di Indramayu, pada Senin (11//01/2021) di kantor IWO Indramayu, Jalan MT Haryono no.50 Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.
Wawan menilai, sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) juga harus dipantau datanya, apakah merupakan data ril ataukah tidak.
“Kalau datanya tidak relevan, maka dipastikan RDKK tidak akan akurat sesuai dengan jumlah petani dan kebutuhan pupuk untuk petani,” kata dia.
Masih belum selarasnya program subsidi pertanian ini, menurutnya, harus ada alternatif kebijakan. Penerapan kartu tani untuk subsidi pertanian dinilai merupakan kebijakan yang mesti diapresiasi.
“Kartu tani mudah-mudahan bisa segera diterapkan di Indramayu. Ini bisa menjadi alternatif kebijakan untuk mengurai persoalan pupuk di Indramayu,” kata dia.
Terkait persoalan pupuk, WAMTI juga mendorong Komisi II DPRD Indramayu untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder yang ada terkait dengan kebijakan pupuk. Apalagi Indramayu merupakan daerah lumbung padi nasional yang produksinya selalu tinggi. Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2020, Indramayu memiliki luas lahan sawah sebanyak 117.686 hektare.Pada tahun 2019, produksi padi sebaanyak 1,37 juta ton.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Carkaya,S.Pi menambahkan, sistem RDKK bisa juga maksimal dan akurat datanya, jika penyuluh pertanian bisa dimaksimalkan perannya.
“Penyuluh pertanian belum dimaksimalkan perannya sebagai ujung tombak pemerintah. Butuh support untuk penyuluh pertanian agar sistem RDKK bisa berjalan maksimal, dan kebutuhan pupuk bisa tepat sasaran,” kata dia.
Carkaya juga mengatakan, PDIP Indramayu juga mendorong kepada dinas pertanian serta dinas koperasi,UKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Indramayu untuk tegas terhadap distributor serta kios pupuk “nakal”.
“Harus ada tindakan tegas, bagi distributor atau kios pupuk nakal. Pengawasan terhadap distributor dan kios juga harus diperkuat,” kata dia.
Sementara itu, pegiat pertanian, Joharipin menjelaskan, selain mengkaji kebijakan soal pupuk, petani juga harus diberikan pemahaman dan keilmuan tentang pola tanam yang baik.
“Petani juga harus memulai pola baru dengan menggunakan pupuk hayati dan tidak melulu menggunakan pupuk kima. Pupuk hayati yang digunakan untuk areal pertanian diyakini akan membuat ketergantungan dengan pupuk kimia juga berkurang,” kata penemu benih lokal asal Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya Indramayu ini.
Ia juga menjelaskan, pupuk hayati juga memiliki kemampuan yang sama untuk membuat produksi pertanian menjadi maksimal.
Sementara itu, Kasi Bina Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, Endang Sugiono menjelaskan, pihaknya terus melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pemilik kios pupuk di Indramayu.
“Sosialisasi soal kebijakan RDKK serta aplikasinya butuh informasi yang jelas kepada pemilik kios. Kami akui, tidak seluruhnya pemilik kios pupuk memiliki pemahaman yang sepadan soal kebijakan RDKK,” kata dia. (IJnews)
