MAJALENGKA – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menemukan adanya kualitas produk pangan dalam paket bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai standar saat melakukan operasi mendadak (sidak) penyaluran beras di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Kemensos menilai beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Majalengka, kualitasnya kurang baik. Penilaian itu berdasarkan temuan dari sidak Kemensos di salah satu tempat penyaluran beras BPNT di Kecamatan Kertajati, Majalengka, Kamis (29/7/2021) kemarin.
Dalam sidak itu, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Haruman Hendarsa menilai beras untuk program BPNT memang cenderung layak. Namun bicara kualitas, jelas dia, perlu ada perbaikan di masa yang akan datang.
Dijelaskan Haruman, dilihat dari sisi kualitas, untuk kelas premium derajat patahnya beras seharusnya berada di kisaran 5 sampai 10 persen. Namun, dari hasil Sidak, ditemukan derajat patah beras di atas itu.
“Tadi kalau melihat patahnya, banyak patahnya. Harusnya kan utuhnya 95 persen, tapi pas dilihat banyak yang patah. Kita terus mengingatkan kedepannya untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Untuk komposisi lain, jelas dia, seperti kandungan karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan vitamin serta mineral relatif memadai. Namun, dia berpesan agar untuk sejumlah item bisa menggandeng pengusaha lokal.
“Tahu tempe itu bisa memberdayakan produksi pengusaha setempat,” ujar dia.
Sementara di Kabupaten Majalengka terdapat sebanyak 88.131 KK yang masuk sebagai KPM dalam program BPNT itu. Jumlah sebanyak itu seperti yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) berdasarkan Keputusan Kemensos tahun 2020 lalu. (*)
