INDRAMAYU –
Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kabinet Kerja Jokowi – JK untuk pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 mencanangkan 12.7 juta hektar (ha) kawasan hutan dapat diakses secara legal oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).
Perihal itu diungkapkan Pokja PPS Jawa Barat, Carkaya, dalam acara halal bihalal dan sosialisasi perhutanan sosial di Desa Tanjungkerta Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, yang dihadiri ratusan petani hutan, anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono ST, MAPAN Jawa Barat, Rejo Semut Ireng Indramayu, SPTIB, serta FKAMIS Indramayu, Kamis (21/06).
Carkaya, yang juga merupakan ketua DPD MAPAN Jawa Barat mengatakan, MAPAN sangat berterima kasih kepada Jokowi atas program perhutanan sosial, karenanya MAPAN membuat tagar #jokowisekalilagi.
Ia menjelaskan, MAPAN Jawa Barat bekerjasama dengan relawan-relawan lain, seperti Relawan Jokowi/ Rejo Semut Ireng, akan mendirikan posko-posko Perhutanan Sosial di seluruh provinsi Jawa Barat.
“Yang tidak sepakat dengan Perhutanan Sosial adalah orang-orang yang punya kepentingan, yaitu mafia hutan, yang ingin menguasai lahan hutan,” tegasnya.
Sutrisno, Ketua Rejo Semut Ireng Indramayu mengatakan, pihaknya akan terus mengawal program perhutanan sosial tersebut hingga tuntas dan sampai pada masyarakat petani.
“Masyarakat diberikan hak mengelola bukan untuk memiliki lahan hutan. Luas lahan maksimal Kawasan Hutan yang dapat dikelola yaitu 2 hektare untuk setiap kepala keluarga,” jelasnya
Wajo, Ketua umum SPTIB menyampaikan, agar petani juga ikut mensosialisasikan program perhutanan sosial .
“Mohon untuk getok tular pada petani lainnya, baik yang sedang menggarap lahan dan yang ingin menggarap lahan hutan, jangan sampai kita sesama petani, sesama penggarap lahan hutan, terjadi permasalahan di lapangan,” terangnya.
Sementara itu, Ono Surono ST mengatakan, program Perhutanan Sosial merupakan solusi yang paling tepat, karena sebelumnya permasalahan hutan di jawa yang dikelola perhutani banyak masalah.
“Jokowi bukan hanya membangun infrastruktur, namun juga mengurusi masalah lahan, terutama lahan-lahan hutan untuk masyarakat, melalui program perhutanan sosial,” tandasnya.(tedy/bakrudin)
