INDRAMAYU – Puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu ramai-ramai mendatangi Kantor DPRD, Selasa (27/9/2022).
Mereka terancam menganggur lantaran tidak tercatat dalam data adbang (administrasi pembangunan) sebagai calon honorer atau pegawai non-ASN.
47 honorer dari sejumlah instansi, mengharapkan legislatif bisa menjembatani persoalan tersebut. Pasalnya, mereka (PTT) mengaku sudah memenuhi kriteria <span;>namun tidak terdaftar dalam data adbang.
“Katanya terkendala regulasi, data kami tidak terdaftar di adbang, padahal dari dinas masing-masing mengaku sudah menyerahkan data ke BKPSDM (Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia),” kata Watoni, tenaga honorer di Diskoperindag Indramayu.
Sebagian besar, honorer yang tidak terdaftar merupakan pegawai tidak tetap yang sudah bekerja selama lebih 2 tahun. Bahkan, beberapa di antaranya mereka sudah bekerja di lingkungan pemerintah sejak tahun 2005 lalu.
“Dari awal kami bekerja (di BPBD, RS MIS Indramayu, dan Diskoperindag) itu tidak pernah terputus kontraknya, tapi kami bingung kenapa tidak masuk dalam data padahal ada di BKPSDM. Kami mohon keadilan, kami sudah komunikasi dengan dinas terkait tapi belum ada jawaban yang membuat tenang, sementara, September ini sudah masuk batas pendaftaran terakhir,” ujar Abdurahman honore URC BPBD Indramayu.
Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Indramayu mengaku akan meminta klarifikasi dari BKPSDM terkait hal itu. Sebab, dari mereka memiliki salah satu kriteria yang ditetapkan Menpan-RB.
“Nanti akan kami komunikasikan dengan BKPSDM, ada persoalan apa yang membuat mereka tidak terverifikasi sebagai calon tenaga honorer non-ASN,” jelas Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Edi Mulyadi. (IJnews)
