Cirebon, Indramayujeh.com – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta para bupati diwilayahnya untuk lebih teliti dan mengawasi alihfungsi lahan pertanian yang digunakan untuk industri maupun pemukiman. Hal ini, berkaitan dengan menyusutnya lahan pertanian produktif di Jawa Barat secara drastis, yakni dari 1,1 juta hektare menjadi 987 hektare.
“Saya minta kepada para bupati untuk lebih mengawasi disaat ada alihfungsi (lahan) sawah. Maka pak camat, pak kepala desa (jika) ada sawah di alihfungi dilihat dulu IMB nya tanya dulu persyaratannya. Apalagi kalau pengembang develover dan yang lainnya,” ujar Wagub Uu kepada wartawan saat berkunjung ke Kabupaten Cirebon, Senin (15/05/2023).
“Masih banyak lahan yang tidak produktif untuk dimanfaatkan menjadi perumahan. (Lahan produktif) tidak boleh. Saya berharap sawah yang bagus nomor satu, sawah basah (tidak) dijadikan lahan perumahan. Karena ini lambat laun akan semakin kecil lahan persawahan di Jawa Barat,” katanya.
Intruksi Wagub ini, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas pertanian, khususnya didaerah Kabupaten Cirebon yang menjadi lumbung padi Provinsi Jawa Barat. Uu menyebut, sektor pertanian merupakan ekonomi yang paling kuat, disaat semua sektor ekonomi mengalami kelumpuhan pada saat terjadi krisis.
“Pertanian ini ekonomi yang tangguh disaat badai krisis, badai covid-19. Kemarin disaat covid ekonomi kita anjlok. Tapi pertanian naik tujuh persen,” ungkapnya.
Dan, lanjutnya, memang pemerintah sekarang sedang menahan lajunya inflasi daerah. Inflasi daerah, kata dia, penyebabnya antara lain adalah produksi pertanian yang kurang maksimal, terutama beras, cabai dan yang lainnya seperti bawang.
“Oleh karena itu saya mengucapkan terimaksih kepada Irjen (Jan Maringka) yang hadir disini (panen raya padi di Jagapura Kulon, Kabupaten Cirebon). Saya mendorong (masyarakat) untuk bertani dan mendapat bantuan,” ucapnya.
Selain itu, Uu juga berharap agar masyarakat khususnya para petani untuk tidak menjual lahan sawahnya. Petani juga, diharapkan untuk menurunkan bakat kemampuan bertaninya kepada keturunannya.
“Jangan sampai keluarga petani tapi tidak ada satupun anak yang menjadi petani.bYang menjadi dokter, insinyur, kerja di pabrik, bekerja di perkantoran silahkan. Tapi kalau bisa saya selaku pimpinan mengimbau satu saja, untuk meneruskan petani-petani yang ada di Jawa Barat,” ungkapnya.
Uu khawatir, jika tidak ada masyarakat khususnya para pemuda yang mau meneruskan menjadi petani. Hal itu, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebutuhan pangan di Jawa Barat hingga tingkat nasional.
“Nanti siapa yang akan (menjadi) petani. Siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan Jawa Barat, kalau sudah tidak ada petani,” tandasnya.
“Yang kedua, saya minta para petani jangan menjual sawah. Hari ini terasa harga sawah mahal 10 kali lipat labanya. Dua tahun lima tahun yang akan datang tidak akan kebeli lagi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga tidak tinggal diam dalam masalah ini. Sebab, sektor pertanian berperan penting untuk menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, ia juga mengimbau para bupati untuk menomorsatukan urusan pertanian.
“Sehebat apapun program pembangunan di negeri kita termasuk di Jawa Barat kalau pangan diabaikan bahaya,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, alihfungsi lahan pertanian menjadi suatu pabrik ataupun industri juga tidak serta merta dapat menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Uu mencontohkan hal ini, terjadi disalah satu kabupaten di Jawa Barat.
Padahal Kabupaten tersebut, kata dia, nilai UMR nya tertinggi di Indonesia. “Karena kenyataannya mohon maaf, daerah-daerah yang menjadi kawasan industri, realita menjawab tidak tidak serta merta rakyatnya sejahtera. Tidak serta merta pengangguran bisa terserap,” pungkasnya. (*)
