Cirebon, Indramayujeh.com-Selain Pemilu, gelaran pesta demokrasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 nanti juga bakal dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada November 2024 itu pun sudah masuk di lembaran KUA-PPAS.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Ita Rohpitasari menjelaskan, di dalam lembaran KUA-PPAS, untuk penyelenggaraan Pilkada anggarannya sudah dimasukan. Besarannya yakni senilai Rp80 miliar. Dan jumlah itu dibagi untuk dua instansi, yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Cirebon.
“Untuk KPU dalam KUA-PPAS itu Rp70 miliar. Bawaslunya Rp10 miliar,” ungkap Ita kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).
Menurut dia, anggaran untuk Pilkada itu berbeda dengan Pemilu. Sebab, kalau Pemilu, anggarannya semua dari pemerintah pusat. Sementara untuk Pilkada, anggarannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masing-masing daerah.
“Kalau pemilu, enggak ada anggaran dari APBD. Itu (APBD) hanya buat Pilkada. Bentuknya berupa bantuan hibah,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk prosesnya saat ini tengah diusulkan ke Provinsi. Pihaknya tidak mengetahui, apakah angka tersebut nantinya final atau tidak.
Soal clear tidaknya, lanjut dia, hal ini hubungannya antara yang minta dan pihak yang memberi. Di tahun ini untuk KPU hibahnya senilai Rp10 miliar nanti untuk di perubahan. Bawaslunya belum.
Katanya, untuk menghadapi Pemilu 2024 pihaknya juga sudah sering melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu di daerahnya. Pihaknya pun sudah koordinasi untuk memastikan perkembangan tahapan pemilu saat ini.
“Kegiatannya sudah sampai sejauh mana. Tahapannya sudah dimulai atau belum untuk Pemilu 2024 nanti,” ucapnya.
Lebih jauh kata dia, penyelenggaraan Pemilu yang didalamnya terdapat Pileg dan Pilpres kemudian berlanjut ke Pilkada, tentunya menjadi perhatian khusus. Sehingga, harus dilewati dengan riang gembira, kesiapan mental dan jaminan kesehatan bagi individu penyelenggara pun harus dipikirkan secara matang.
“Jaminan kesehatannya seperti apa? Sejauh mana? Adakah BPJS Kesehatannya? BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita khawatirkan, berdasarkan melihat proses yang akan berlangsung panjang itu tadi,” ujarnya.
“Karena yang namanya pekerjaan itu tidak hanya pagi, siang sampai malam saja. Bahkan seringnya sampai pagi lagi. Mengawasi 40 kecamatan kesiapan fisik dan mentalnya benar-benar harus terjamin,” sambungnya.
Bupati Cirebon, Imron, membenarkan terkait jumlah anggaran yang disiapkan untuk Pilkada tersebut. Menurut Imron, sebelumnya dicanangkan dalam hantarannya, dana cadangan Pilkada senilai Rp84,6 miliar.
“Namun ternyata setelah melewati pembahasan, angkanya mengalami penyusutan. Yakni di angka Rp 80 miliar,” ujar Imron.(*)
