MAJALENGKA –
Klaim tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menemukan 13.017 daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar di Kabupaten Majalengka mendapat sorotan dari ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat dalam acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta.
Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Kabupaten Majalengka, HM Irwan Suryanto menyatakan, temuan BPN soal adanya 13.017 DPT di Kabupaten Majalengka yang tidak wajar bukan merupakan langkah deligitimasi penyelenggara pemilu, melainkan langkah koreksi bersama.
Irwan mengajak, koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi di Majalengka untuk tidak menerima salinan DPT yang nantinya diberikan KPU Kabupaten Majalengka. Selain itu, Irwan juga masih menunggu DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) yang dikeluarkan oleh KPU yang rencana awal dirilis pada 23 Maret 2019 lalu.
“Kita jangan terima dulu DPT dari KPU kalau belum diperbaiki. Jadi mohon dipahami, kami membantu agar pemilu demokratis. Ini, kepentingan semua kok, bahkan seluruh warga,” ujarnya.
Irwan menjelaskan, BPN menemukan data tak wajar itu melalui penyisiran digital yang dilakukan tim IT BPN pusat. Temuan DPT tak wajar itu terbagi menjadi sejumlah kategori, misalnya ganda, berusia tak wajar, hingga tiga tanggal kelahiran yang sama.
Lebih lanjut Irwan menjelaskan, di Kabupaten Majalengka ditemukan 13.017 DPT tak wajar yang masuk DPT dengan rincian usia kurang dari 17 tahun sebanyak 12 orang, usia di atas 90 tahun ada 1.468 orang, tanggal lahir sama 1 Januari 1291, tanggal lahir 1 Juli 9868 orang, dan tanggal lahir 1 Desember 378 orang.
“Kalau diambil sampel secara random, setiap TPS misalnya kan paling banyak salah tiga orang. Sedangkan ini hampir ribuan, jelas tidak masuk akal. Pokoknya saya mengajak kepada para parpol pengusung Prabowo-Sandi untuk tidak menerima DPT tersebut sebelum dilakukan pencocokan dan penelitian ulang oleh KPU,” tandasnya.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua KPU Majalengka Agus Syuhada mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada pihak yang mengkritisi data pemilih. Tapi Agus meminta melaporkannya dengan datang ke KPU sambil membawa data versi mereka yang nanti akan dicocokkan. “Silahkan datang ke kita, nanti kita sinkronkan bersama, agar permasalahan ini clear tidak ada keraguan lagi,” ujarnya.
Agus juga menambahkan, pihaknya sudah menindaklanjuti data adminduk ganda yang dirilis oleh salah satu paslon yang selama ini dikeluhkan.
“Kita sudah tindaklanjuti, seperti Di desa Dirancang kecamatan Malausma, cuma untuk di kelurahan Babakan Jawa dan Cicurug itu nomor KK ganda langsung 1.825 itu didatangi by name by adres. Tadinya ada kekeliruan dalam ekspor dari sicoklit dan sidalih. Itu hanya sistem di Jabar yang tadinya untuk membantu mempermudah input data,” tandasnya.
Selain itu, Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Sukmayadi mengatakan, sebenarnya, Bawaslu sudah menindaklanjuti terkait temuan BPN Prabowo-Sandi.
Dede menjelaskan, malah pihaknya sudah melakukan verifikasi faktual temuan tersebut baik ke KPU Majalengka maupun ke masyarakat. Bawaslu sudah membuat surat rekomendasi dan meminta penjelasan dari KPU, namun hingga sekarang, surat tersebut belum juga mendapat jawaban.
“Memang ini sempat mengemuka di acara ILC (tvOne), dan kita juga sudah kroscek di lapangan, karena waktu itu kita mendapat sorotan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (27/3/2019). (Oki)
