INDRAMAYU –
Guru honorer kategori dua (K2) mengeluhkan ketiadaan lowongan posisi guru dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dibuka pemerintah.
Ketua Forum Solidaritas Honorer se-Kabupaten Indramayu, Agung Suprayogi menyebutkan, jumlah tenaga honorer K2 di Kabupaten Indramayu sekitar 800 orang. Dari jumlah itu, sekitar 400 orang di antaranya merupakan guru honorer K2. Sisa 200 orang merupakan honorer K2 tenaga teknis kesehatan, dan 200 orang lainnya merupakan honorer K2 tenaga teknis administrasi.
“Lowongan untuk posisi lain ada, tapi untuk guru tak ada,” ungkapnya.
Menurutnya, ratusan guru honorer K2 asal Kabupaten Indramayu telah berjuang selama bertahun-tahun agar diangkat menjadi PNS. Mereka bahkan pernah melakukan aksi ke Jakarta bersama tenaga honorer lain se-Indonesia.
Sayang, mereka pun selama ini hanya menerima janji manis. Rata-rata, lanjutnya, para guru honorer K2 sudah mengabdi selama lebih dari lima tahun. Bahkan, tak sedikit yang mengajar selama belasan tahun.
“Tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan pun tak kalah dengan guru PNS,” tambahnya.
Namun begitu, honor yang diterima para guru honorer K2 masih jauh dari layak. Besarannya ditentukan oleh kemampuan masing-masing sekolah tempat mereka mengajar. Dia menyebutkan, ada yang digaji hanya Rp200 ribu/bulan.
Sementara, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Indramayu, Wintomo juga mengungkapkan kekecewaannya karena tak ada formasi guru dalam seleksi CPNS. Padahal, jumlah guru PNS saat ini masih kurang.
“Hampir semua kepala sekolah mengeluhkan kurangnya guru PNS, terutama mata pelajaran eksak,” ujarnya.
Dengan alasan kekurangan itulah, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer. Hanya, dia tak menampik, hal itu membuat beban sekolah lebih berat karena harus membayar honor bagi para guru honorer yang belum memiliki SK gubernur.
Honor bagi guru honorer sendiri diakuinya disesuaikan dengan kemampuan setiap sekolah, dengan rata-rata hanya Rp30 ribu/jam. Lain halnya bagi guru honorer yang telah memiliki SK gubernur, honornya mencapai Rp85 ribu/jam dan dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kekurangan guru PNS juga kadang membuat guru honorer mengajar pelajaran yang tak sesuai spesifikasinya,” ungkapnya.
Hal itu tak ayal berdampak pada kualitas materi pelajaran yang diperoleh para siswa. Namun, pihaknya tak memiliki pilihan lain.(tomi indra)
