MAJALENGKA –
Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Majalengka mengepung kantor KPUD setempat menuntut dana Pemilu segera dicairkan.
Bahkan, PPK dan PPS mengancam bakal mundur karena dana pelaksanaan Pemilu seperti pelantikan KPPS, Bimtek, honor serta sosialisasi belum kunjung dicairkan. Padahal pelaksanaan Bimtek sudah harus dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan Pemilu tinggal 12 hari lagi.
Ancaman mundur PPK dan PPS se-Kabupaten Majalengka ini tentu harus disikapi dan direspons cepat. Sebab, jika mereka benar-benar mundur, pelaksanaan Pemilu 2019 yang tingga kurang dari dua pekan lagi di Kabupaten Majalengka terancam gagal dilaksanakan atau harus ditunda.
“Untuk pelantikan KPPS kami terpaksa harus menggunakan uang pribadi karena kami masih menganggap penting pemilu jika tidak segera cair kami bersiap untuk mengundurkan diri sebagai penyelenggara Pemilu”, ujar Sugeng raharjo Koordinator Aksi dan juga Ketua Forum PPK se-Kabupaten Majalengka, Jumat (5/4/2019).
Menurut Sugeng, pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebab di Pemilu 2019, ada lima surat suara yang berbeda membuat panitia pemungutan suara harus bekerja ekstra dalam mensosialisasikan proses pemilihan kepada masyarakat. Apalagi target jumlah pemilih yang dibebankan adalah 80%.
“Banyak di antara masyarakat yang belum mengerti dan memahami tata cara memilih. Kami belum melakukan simulasi karena anggarannya belum ada,” tuturnya.
PPK dan PPS terpaksa melakukan aksi tersebut karena terdesak dengan waktu yang sangat mepet. “Bukan gaji yang kami tuntut segera dicairkan melainkan dana untuk operasional tahapan Pemilu,” tegasnya.
Ade K Nurochim ketua PPS desa Karyamukti menguatkan, PPS melantik KPPS terpaksa mengeluarkan dana sendiri karena belum ada dana dari PPK maupun KPUD. Padahal kami dituntut untuk membentuk dan melantik KPPS paling lambat 10 April.
PPS keluhkan gaji yang belum dibayar selama dua bulan uang operasional yang dipangkas seperti uang sewa laptop dan lainnya. “Biasanya gaji cair dua bulan sekali, bahkan biaya oprasional peminjaman laptop dan sebagainya sekarang sudah ditiadakan,” tukasnya.
Saat dikonfirmasi Sekretaris KPU Majalengka, Lilis Yuliasih menjelaskan, kendala yang mengakibatkan mandeknya anggaran karena anggaran sedang revisi. “Kami sudah mengusulkan 16 milyar untuk tambahan uang persediaan yang didalamnya mencakup kegiatan PPK dan PPS,” jelasnya.
Dia menambahkan, keadaan tersebut diperparah dengan adanya perbaikan aplikasi keuangan. “Hari ini anggaran baru cair di rekening BRI jadi kami baru bisa menyalurkan ke PPK dan PPS dengan diberikan cash,” tuntasnya. (Oki)
