Cirebon, Indramayujeh.com-Kasus kekerasaan terhadap anak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dari Januari hingga 9 Juni 2023 ini masih terus terjadi. Tercatat ada sekitar 30 orang anak telah menjadi korban kasus kekerasan baik fisik maupun seksual.
Jumlah tersebut terdiri dari kasus yang sedang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon yakni sebanyak 12 kasus yang terjadi dalam kurun waktu sekitar 40 hari terakhir tepatnya dari Mei hingga 9 Juni 2023. Sedangkan, 18 korban lainnya di Komnas Perlindungan Anak Ciayumajakuning.
Ketua KPAID Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiyah mengatakan, pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak tidak jauh dari lingkungan sekitar. Ia menyayangkan, atas kasus kekerasan yang kerap terjadi menimpa anak-anak.
“Dimana ketika moral anak ini dari kecil sudah hancur karena di hancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena tadi, dikatakan bahwasannya predator ataupun pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak ini tidak jauh dari lingkungan kita sendiri,” kata Fifi saat menerima kunjungan dari Komnas Perlindungan Anak Ciayumajakuning, Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, perlu adanya edukasi dan sosialisasi lebih terhadap masyarakat. Sebab, kata dia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus menambah, hingga saat ini tercatat ada 14 kasus yang terdiri dari 12 kasus terjadi di Kabupaten Cirebon dan 2 kasus di Kota Cirebon.
“(Jumlahnya) malahan naik, contohnya di KPAID dua bulan ini dari Mei, nah Juni ini kan baru tanggal berapa, ini sudah 14 kasus. Di kota (Cirebon) ada 2 kasus, tapi kan kalau untuk kabupaten yang wilayah hukumnya di kota tetap aja, karena masih (warga) kabupaten,” ungkapnya.
Terlebih, kata dia, jumlah ini belum termasuk dari lembaga atau intansi lain di Kabupaten Cirebon. Masing-masing masyarakat, lanjutnya, tidak semuanya mengadu pada KPAID atau Komnas anak.
“Belum yang namanya di Unit PPA (Polisi). Unit PPA sendiri banyak sekali, nah ini tanggung jawab siapa. Tanggung jawab kita semuanya gitu kan. Mau sampai kapan, anak-anak kita dirusak. Mau sampai kapan anak-anak kita tidak mempunyai masa depan yang cemerlang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Ciayumajakuning, Siti Nuryani menambahkan, dari awal Januari hingga saat ini pihaknya telah menangani sebanyak 25 anak korban kekerasan, dari jumlah itu ada 18 anak yang merupakan warga Kabupaten Cirebon.
Oleh karena itu, sebagai lembaga perlindungan anak independen pihaknya kerap melakukan audiensi dengan beberapa dinas yang terkoneksi terkait persoalan anak. Di antaranya, kata dia, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPPKBP3A, dan Disdukcapil.
“Ada 10 hak anak yang harus dipenuhi yaitu di dinas-dinas ini. Jadi kita untuk sekarang ini selalu mengadakan audiens,i datang ke dinas-dinas ini. Intinya kita bagaimana bekerjasama apa yang bisa dibantu oleh kami,” katanya.
Hal ini, tentunya harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah setempat. Apalagi, belum lama ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengikuti verifikasi lapangan hybrid (VLH) evaluasi kabupaten layak anak (KLA) tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Pada momen itu juga, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni menyatakan, pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk mewujudkan KLA. Menurut dia, pihaknya optimis Kabupaten Cirebon bisa memperoleh predikat KLA tingkat pratama.
“Nilai minimalnya itu 505 dan kami bisa di atas 600. Dokumen tambahan dari OPD juga sudah kami kirim,” ujar Eni saat giat VLH di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Rabu (7/6/2023). (*)
