INDRAMAYU –
Bawaslu Kabupaten Indramayi mengajak kaum perempuan turut berperan aktif melakukan pengawasan selama proses jelang, saat dan setelah pelaksanaan Pemilu 2019. Perempuan dinilai memiliki peran sangat strategis untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas.
Itu juga yang menjadi tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Perempuan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu di Gedung Puspihat Haji, Jalan Olahraga, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/2/2019).
Komisioner Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi menilai, perempuan masih tertinggal dari sisi informasi maupun partisipatif pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Maka harus diberi ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan akses dan informasi seputar Pemilu.
“Selama ini, laporan dugaan pelanggaran dari publik masih didominasi oleh laki-laki. Begitu juga dengan pihak terlapor. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks keterlibatan aktif pengawasan pemilu, perempuan belum muncul derajatnya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, banyak faktor yang membuat kaum perempuan kurang aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Di antaranya faktor kultural maupun keterbatasan dalam mengakses informasi. Tapi bukan berarti tidak mau berpartisipasi, mereka dinilai masih kebingungan untuk mengetahui mekanisme pelaporan.
Sementara itu anggota KPU Kabupaten Indramayu, Dewi menambahkan, pihaknya berkepentingan untuk memastikan Pemilu 2019 bukan hanya hajatnya kaum laki-laki. Dia mengakui hingga saat ini, stigma yang berkembang di masyarakat adalah politik dianggap dunia yang kotor.
“Pemahaman semacam ini memang harus kita dorong (untuk diubah) bersama, mewujudkan Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas harus terus dijaga,” ungkapnya.
Perempuan dapat berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemilu 2019, salah satunya dengan cara melapor apabila menemukan atau ditawari uang oleh pihak-pihak tertentu. “Mereka nanti bisa bersinergi dengan Bawaslu, mereka bisa mendokumentasikan, menginformasikan, bahkan melaporkan praktik kotor itu,” ujar dia.
Kaum perempuan, kata Dewi, juga kerap menjadi objek dari politik uang. Karenanya, Dewi pun mengajak kaum perempuan di Jabar untuk menolak praktik politik uang demi Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas.
“Problem besar kepemiluan kita adalah menghadapi politik transaksional. Kan itu dari kelompok perempuan memiliki struktur organisasi dan massa yang cukup banyak. Ini menjadi model penting dalam pengawalan dan pengawasan,” tutur Dewi. (Tedy)
