INDRAMAYU
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu tengah mendata layanan-layanan terpadu di kabupaten Indramayu agar bisa terintegrasi dalam mal pelayanan publik.
“Kita tengah mendata layanan-layanan masyarakat yang akan dihadirkan di mal pelayanan publik. Tenant layanan masyarakat bisa terakomodasi di mal pelayanan publik nantinya,” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, Jumat (30/9/2022).
Ia menilai mal pelayanan publik untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Mal Pelayanan Publik atau MPP adalah upaya pemerintah daerah dalam menjangkau pelayanan masyarakat dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan usaha,” kata dia.
Mal pelayanan publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sub Koordinator pengolahan data penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Indramayu, Eka Heniarti, S.E,M.Si.
“Dari sejumlah studi banding yang telah kami lakukan, pelayanan BUMN (badan usaha milik negara) dan BUMD (badan usaha milik daerah) serta swasta akan sangat efektif jika dihadirkan dalam mal pelayanan publik. Layanan juga menjadi lebih cepat, mudah, terjangkau,” ujarnya.
Di Karawang, Mal Pelayanan Publik telah diresmikan pada 14 September 2021 dan terus melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, di DPMPTSP Kabupaten Karawang, jenis pelayanan yang diberikan itu terintegrasi 19 unit pelayanan publik. 19 instansi pelayanan di Mal Pelayanan Publik itu di antaranya Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Bank BJB, Bapenda, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas PUPR, Kepolisian dan lain-lain.
(Bakrudin/IJ News)
