INDRAMAYU –
Banjir rob yang telah merendam permukiman warga di 9 kecamatan hingga menenggelamkan ribuan hektare lahan tambak di wilayah pesisir Pantura Indramayu mendapat perhatian serius dari pemkab dan DPRD setempat.
Untuk penanganan dan penanggulangan banjir rob tersebut, DPRD Kabupaten Indramayu mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, Muspika Kandanghaur dan Kuwu Desa Eretan Wetan.
Rapat kerja gabungan antara Komisi 3, 4 DPRD dan stakeholders Pemkab Indramayu yang dipusatkan di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (18/06/2020) ini disepakati adanya penanganan dan penanggulangan jangka pendek dengan memberikan bantuan sosial sembako dan jangka panjang berupa perbaikan insfrastruktur tanggul yang jebol.
Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin mengaku berempati atasa fenomena alam banjir rob di pesisir Pantura Indramayu dan dampak terparah dirasakan oleh warga/nelayan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur karena ketinggian airnya mencapai 160 cm. Banjir rob kata dia, merendam daerah pesisir Pantura Indramayu mulai dari Kecamatan Krangkeng hingga Kecamatan Sukra bahkan menjebol tanggul sungai di wilayah Kecamatan Kandanghaur.
“Untuk memastikan keselamatan warga beberapa kali kami dan Anggota DPR RI meninjau korban banjir rob dan melalui Komisi 3 dan 4 telah mengundang stakeholder di Indramayu untuk duduk bersama membahas penanganan dan penanggulangan sementara karena ada tanggul yang jebol,” kata dia usai rapat kerja.
Menurutnya, banjir rob di Indramayu bukan hanya musiman tetapi merupakan fenomena alam karena terjadi hampir setiap hari. Bahkan di Desa Eretan Wetan hampir setiap pukul 16.00 WIB terjadi banjir rob dan menggenangi rumah warga yang berdekatan dengan pantai. Melalui rapat ini sambung dia, diputuskan anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) yang ada di BPBD segera dialihkan untuk penanganan banjir rob dengan catatan harus ada MoU antara BBWS Citarum – Cisanggarung dengan Pemkab Indramayu karena tanggul sungai yang akan diperbaiki itu merupakan kewenangan pusat.
“Solusi pertama untuk penanaganan sementara berupa perbaikan tanggul penahan supaya air rob tidak masuk ke permukiman. Sementara untuk teknisnya diserahkan ke Dinas PUPR Indramayu,” kata Ketua DPC PDIP Indramayu ini.
Selain penanganan dan penanggulangan sementara sambung Sirojudin pihaknya mendorong ada relokasi rumah nelayan yang berdekatan dengan bibir pantai ke tempat yang lebih aman namun lokasinya tidak terlalu jauh dengan tempat usaha mereka.
“Untuk rencana relokasi Pemkab Indramayu harus menyiapkan lahan, rumah dan kebutuhan lainnya dengan catatan lokasi relokasi tidak jauh dari tempat usaha para nelayan,” ujarnya.
Sementara itu Plt. Sekretaris BPBD Indramayu, Caya membenarkan dampak banjir rob warga pesisir Indramayu mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya selain seisi rumah rusak terkena banjir rob juga ikan dan udang yang ada di tambak ikut hanyut.
Caya menyebutkan, karena banjir rob ini terjadi hanya di malam hari maka pihaknya menyebut dengan istilah banjir rob maling. Menurutnya, fenomena alam ini tidak seperti biasanya, banjir alakadarnya dan surut lagi. Saat ini merendam permukiman warga dengan ketinggian antara 20 cm – 160 cm.
“Banjir rob terjadi saat malam hari, disaat warga tertidur sehinggga banyak perabotan rumah warga yang tidak bisa diselamatkan termasuk ribuan hektare tambak terendam,” sebut dia.
Dampak banjir rob, kata dia dari 11 kecamatan yang ada di daerah pesisir Pantura Indramayu hanya 3 kecamatan yang luput dari banjir tersebut yakni Kecamatan Karangampel, Sindang dan Kecamatan Patrol. Selebihnya seperti Kecamatan Krangkeng, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Pasekan, Cantigi, Losarang, Kandanghaur dan Kecamatan Sukra terendam banjir rob dan dampak terparah dirasakan warga Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur
Untuk penanganan dan penanggulangan sementara dampak banjir rob tambanya, Pemkab Indramayu akan melucurkan 2 program, pertama bantuan social untuk warga terdampak berupa bantuan sembako dari BPBD dan satunya penanganan teknis perbaikan tanggul oleh DPUPR. (Pro/IJnews)
