KUNINGAN –
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan menyingung soal visi dan misi Pemkab Kuningan dengan jargon Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul). Hal itu dilontarkan Fraksi PKS, saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap RAPBD TA 2020 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (3/10).
Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan, Asril Rusli Muhammad dalam PU fraksinya menyampaikan, merespons pengantar nota keuangan yang disampaikan Bupati Kuningan tentang sasaran pokok pembangunan yang akan didanai dalam APBD tahun 2020, mengacu pada RPJMD tahun 2018-2023 dan RKPD tahun 2020 yang diarahkan untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Kuningan yaitu Kuningan Maju.
“Terkait Makmur, bagaimana pemerintah menyikapi kemiskinan yang berjumlah 131.160 orang penduduk atau 12,22 persen dari jumlah penduduk dan apa indikator keberhasilannya. Kemudian soal Agamis, kami berharap pemerintah lebih menyoroti pencegahan kasus narkotika, kami juga mendorong agar mensuport tingkat keberagaman masyarakat Kuningan,” bebernya.
Lalu yang ketiga, lanjutnya, yakni terkait Pinunjul bahwa fraksinya meminta penjelasan pemerintah Kabupaten Kuningan menyikapi desa-desa yang tidak termasuk kategori pinunjul dan desa wisata. Sebab dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan desa satu dengan desa yang lain.
“Program pembangunan daerah itu diarahkan pada tema pembangunan tahun 2020 yaitu peningkatan pemberdayaan desa, dengan prioritas yang berdasarkan isu strategis dan lintas sektoral yang harus dilaksanakan. Di antaranya seperti percepatan rehabilitasi dan aksesbilitas pendidikan, percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata melalui pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, dan pengembangan kharakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya menambahkan, adapula isu strategis lain yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan layanan kesehatan khususnya bagi ibu, anak-anak, manula, hingga penyandang disabilitas. Lalu juga percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata melalui pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, serta peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan.
“Kami juga mendesak agar pemerintah segera memutuskan dan mengangkat pejabat definitif, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas, agar optimalisasi pembahasan APBD bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (Andri)
