CIREBON –
Bawaslu Kota Cirebon akan merekrut sebanyak 979 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk membantu tugas pengawasan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 mendatang.
Nantinya setiap satu orang pengawas TPS akan bertugas di satu TPS di 22 kelurahan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Sebelum bertugas, PTPS terlebih dahulu akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dari masing-masing Panwascam, tempat mereka terpilih. Berdasarkan jadwal, pengawas TPS paling lambat harus sudah dilantik pada 25 Maret 2019.
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Cirebon, Devy Siti Sihatul Afiah mengatakan, pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas, penelitian berkas administrasi hingga wawancara akan dilakukan selama 9 hari, terhitung mulai Senin (11/2/2019) sampai Kamis (21/2/2019).
“Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 132 ayat 4, proses dan pembentukannya ada di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam),” jelasnya.
Dia melanjutkan, syarat untuk mendaftar sebagai pengawas TPS di antaranya pendidikan minimal SLTA atau sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI), maksimal berusia 25 tahun saat mendaftar, setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
“Yang paling penting calon pengawas TPS harus memiliki integritas yang kuat, jujur dan adil, serta tidak berafiliasi atau berpihak pada paslon dan partai tertentu. Kalau dia mantan anggota partai, dia harus sudah mundur minimal lima tahun,” terangnya.
Devy menjelaskan, PTPS fokus utamanya bekerja untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara pada 17 April 2019.
“Mereka nantinya juga bertugas untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu. Namun bila menemukan adanya pelanggaran, pengawas TPS bisa melaporkan hal itu ke Panwaslu Kelurahan dan Panwascam, untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Cirebon,” imbuhnya.
Bawaslu Kota Cirebon selama 6-7 Februari akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Panwascam untuk keperluan pembentukan pengawas TPS tersebut. (Juan)
