INDRAMAYU
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan inflasi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengikuti perkembangan inflasi daerah.
Rakor inflasi ini diselenggarakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Jawa Barat (TPID Jabar) berlangsung secara daring melalui video conference, Kamis (6/10/2022).
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Bambang Pramono, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar Mohamad Arifin Soedjayana, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jabar Hermansyah sebagai narasumber
Dalam paparannya Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Bambang Pramono menyampaikan, saat ini Jabar tercatat mengalami inflasi sebesar 1,21% (month to month) atau 6,12% (year on year) lebih tinggi dari inflasi nasional.
Hal tersebut dipicu oleh beberapa penyebab diantaranya adalah eskalasi tensi geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas global, kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, kenaikan tarif dasar listrik, serta peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat pada akhir tahun seiring dengan momentum hari raya natal dan libur akhir tahun.
“Angka inflasi Jawa Barat mengalami kenaikan,” ujarnya.
Bambang menambahkan, terdapat beberapa langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di tahun 2022 yaitu menjaga inflasi dalam rentang target, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dengan dukungan pemda, memperkuat ketahanan pangan, menjaga cadangan beras pemerintah, serta penguatan data dan informasi pangan.
“Untuk fokus program pengendalian inflasi Jawa Barat 2022 dilakukan dengan menggunakan strategi 4k yaitu keterjangkauan harga distribusi, ketersediaan pasokan, kelancaran, dan komunikasi efektif,” tambahnya.
Masih menurut Bambang, strategi 4k tersebut direalisasikan melalui delapan langkah aksi yaitu operasi pasar dan bazar murah, perluasan kerjasama antar daerah, melakukan optimalisasi fasilitas distribusi pangan strategis, pengembangan replikasi praktik baik klaster pangan unggulan.
Diperlukan juga percepatan realisasi biaya tak terduga (BTT), dana desa dan dana sosial untuk pengendalian inflasi melalui bansos guna menjaga daya beli masyarakat sesuai arahan kemendagri.
Selain itu, dilakukannya penguatan infrastruktur pertanian, digitalisasi data dan informasi pangan, penguatan pengawasan harga dan ketersediaan pasokan untuk mencegah penimbunan, serta penguatan produksi pangan melalui program petani milenial menjadi langkah yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Jabar.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu Iing Kuswara turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai perwakilan dari Pemkab Indramayu.
Iing menyampaikan, dengan diselenggarakannya rakor ini menjadi forum untuk mengetahui informasi perihal kondisi inflasi saat ini di provinsi Jawa Barat serta memperoleh pengetahuan atas langkah apa saja yang diperlukan dalam menangani inflasi.
“Forum pertemuan ini sebagai ajang monitoring kondisi inflasi saat ini,” ujarnya.
Iing berharap, dengan Indramayu sebagai salah satu daerah penghasil beras tertinggi di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam upaya menjaga tingkat inflasi melalui ketersediaan cadangan beras pemerintah.
“Semoga kami dapat membantu dalam menjaga tingkat inflasi,” harapnya.
(Bakrudin/IJ News)
