Indramayujeh.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus memperkuat proteksi jaminan sosial bagi masyarakat, terutama melalui program Universal Health Coverage (UHC). Dengan program ini, warga tidak mampu yang ingin berobat cukup menunjukkan KTP atau KK, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai akses layanan kesehatan.
Pj Bupati Indramayu, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, menjelaskan bahwa kehadiran program UHC yang mencakup BPJS Kesehatan adalah wujud komitmen Pemkab Indramayu dalam melindungi masyarakatnya.
“Ini adalah bentuk kepedulian kami. Bagi masyarakat yang tidak mampu, preminya kami tanggung melalui APBD Indramayu,” ujar Dedi Taufik, Jumat (27/9).
Didampingi Sekretaris Daerah Aep Surahman, Dedi juga menegaskan bahwa Pemkab Indramayu berupaya untuk terus meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan agar semakin banyak warga yang terlindungi oleh program ini.
Menurut data terbaru, per 1 September 2024, cakupan UHC di Kabupaten Indramayu mencapai 99,9%. Sebanyak 1.932.861 dari total 1.933.948 jiwa warga Indramayu sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 76,58%.
“Ini pencapaian luar biasa, tapi kami akan terus mendorong agar tingkat keaktifan peserta semakin meningkat, demi memastikan seluruh masyarakat Indramayu mendapatkan akses kesehatan yang mereka butuhkan,” kata Dedi Taufik.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program ini.
“JKN adalah program negara yang berbasis gotong royong. Program ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi yang baik antara BPJS dan Pemkab,” ungkap Adi, yang hadir bersama Kepala BPJS Kabupaten Indramayu, Rahmat Ritonga.
Dengan capaian ini, Pemkab Indramayu menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan jaminan sosial dan kesehatan kepada seluruh warganya, khususnya mereka yang kurang mampu.(Joni)
