CIREBON –
Jurnalis di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) turun ke jalan dengan tegas menolak RUU KUHP, Kamis (26/9). Aksi ini didorong karena jika RKHUP disahkan akan mengkerdilkan dan mengancam kebebasan pers di Indonesia.
Sebelum berorasi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, ratusan jurnalis dari berbagai media ini melakukan long march dari Jalan Kartini menuju Jalan Siliwangi dengan meneriakkan orasi penolakan terhadap RUU KUHP. Aksi turun ke jalan dilakukan serentak oleh jurnalis yang bertugas di Ciayumajakuning.
Kordinator aksi Faizal Nurathman mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU KUHP berpotensi mengekang kebebasan pers pasal itu juga mencederai hak-hak jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik. “Ada 13 pasal yang kami tolak,” katanya, Kamis (26/9/2019).
Dia melanjutkan, pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan Undang Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi pedoman jurnalis. “Jika disahkan berpotensi terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena kebebasan pers adalah syarat mutlak demokrasi dapat ditegakkan,” ujarnya.
Regulasi dalam RUU KUHP menhansung pasal karet dancakan mengarahkan pers maupun publik pada praktek otoritarian seperti yang terjadi di Era Orde Baru. “Kami tidak ingin kembali le zaman Orde Baru, dimana kebebasan pers dibungkam oleh penguasa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan UU Pers nomor 40 tahun 1999 pada prakteknya kerap diabaikan. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta aparat mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap jurnalis.
“Tindakan pemerintah dan aparatur negara kerap lupa dan tidak mengacu pada UU Pers, sehingga masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis,” pungkasnya. (Juan)
