INDRAMAYU –
Untuk memastikan pemungutan suara ditengah pandemi COVID-19 sesuai regulasi dan mensosialisasikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan ada Pemilihan Serentak, KPU RI menggelar Simulasi Nasional Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020. Simulasi nasional dipusatkan di TPS 03 dilokasi parkiran Hotel Wiwi Perkasa Kelurahan Karanganyar Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Sabtu (29/08/2020).
Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan kegiatan ini menargetkan dua hal, pertama memastikan bahwa regulasi baru yang disusun berkaitan karena pemilihan ditengah pandemi COVID-19, pihaknya mempraktikan bahwa regulasi baru yang disusun itu bisa diimplemantasikan dilapangan. Temen-temen KPU di Indramayu bisa menyelenggarakan dengan baik, pemilih bisa mematuhi protocol kesehtan dengan baik.
Dalam implemantasi dilapangan itu, sumuanya dicatat, mulai dari pemilih datang jam berapa, mereka datang bergerombol atau tidak, apakah mereka datang sesuai himbauan penyelenggara dan lainnya.
Saat pelaksaan tadi kata dia, pemilih masih ada yang bergerombol, itu jadi bahan evaluasi pihaknya. Kemudian sampai kedalam TPS bagaimana petugas memberikan sarung tangan, meneteskan tinta dan lainnya.
“Simulasi Nasional Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020, memastikan pelaksaan pemilihan sesuai regulasi dan kedua merupakan bagian dari sosialisasi kami. Jadi pemilih tahu akan ada Pilkada pada 9 Desember 2020. Sosialisasi hari ini diharapkan terus bergulir. Artinya, mereka yang hadir mengabarkan kepada orang-orang dekat mereka dan yang dikabari akan terus bergulir mengabarkan kepada yang lainnya,” kata Arief Budiman didampingi Plt. Bupati Indramayu, Taufih Hidayat dan Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni disela-sela simulasi.
Hal lainnya sambung dia, kehadiran temen-temen media mudah-mudahan menjadi berita yang positif, masyarakat bisa mengetahui semuanya dan memiliki efek ganda (multiplier effect) sehingga membuat masyarakat tahu dan mau menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan/ditakutkan sepanjang semua pihak seperti penyelenggara, peserta pemilu, pemilih mematuhi protokol kesehatan, tapi kalau ada diantara mereka yang tidak patuh bisa kemungkinan terjadi penyebaran.
“Regulasi sudah kita buat sebaik mungkin mudah-mudahan implementasinya tidak ada kendala dan semua pihak mematuhi protocol kesehatan,” harapnya.
Ditanya seberapa siap KPU menyediakan tenaga medis karena jumlahnya banyak dan disesuaikan dengan jumlah TPS? Arief Budiman menyebutkan, didalam UU sebetulnya di atur struktur penyelenggara pemilu dan didalam struktur penyelenggara pemilu itu tidak ada tenaga medis masuk menjadi bagian strktur penyelenggara. Hal itu sama persis dengan keamanan yakni TNI/Polri. Itu tidak ada dalam struktur penyelenggara.
Pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan keamanan, berkoordinasi dengan kepolisian dan dukungan TNI. Merekalah yang akan menghitung sendiri kekuatannya, missal jumlah TPS seluruh Indonesia itu 300.000 tetapi personil kepolisian di 270 yang daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 misal hanya ada 200.000 personil. Jumlah itu kan tidak mungkin akan mengisi satu TPS satu personil.
“Itu akan diatur sendiri oleh mereka, apakah akan ditambah dari daerah lain sehingga jumlahnya terpenuhi atau mereka mengatur strateginya dengan jumlah personil yang ada. Begitu juga dengan tenaga medis. Untuk tenaga medis, kami sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan kami minta dukungan jajaran Dinas Kesehatan sampai ketingkat kecamatan,” sebutnya.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan sudah mempunyai trik sendiri dalam menilai TPS-TPS tertentu yang mungkin akan menjadi perhatian mereka dan petugas medis yang stand by akan ditambah. Hal itu berdasarkan pengalaman pihaknya waktu Pemilu Serentak 2019 memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR RI, DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, mereka melakukan trik itu.
“Cara dan strategi mereka sepenuhnya kami serahkan ke Kementerian Kesehatan. Mereka nanti yang akan menghitung berapa titik layanan kesehatan yang mereka punya, berapa personil yang mereka punya, lalu kebutuhan penyelenggara pemilu butuh berapa banyak, nanti mereka yang mengatur strateginya. Karena kalau dituntut sama dengan kekuatan KPU tidak mungkin,” ujarnya.
Hal serupa dikatakan Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni. Menurutnya, secara teknis pihaknya selaku regulasi dilapangan siap menyelenggarakan Pilkada Indramayu pada 9 Desember 2020. “Tahapan yang dilakansakan hari ini oleh KPU akan mengacu kepada regulasi yang terkait dengan protocol kesehatan COVID-19,” tambahnya.
Sementara itu, PLt. Bupati Indramayu, Taufik Hidyat mengucapkan terima kasih Indramayu dijadikan sebagai lokasi Simulasi Nasional Pemungutan Suara Pemilihan Serentak 2020. Ini merupakan edukasi tersendiri bagi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 9 Desember 2020 di saat AKB pandemic COVID-19.
“Melalui Desk Pilkada kami terus mensosialisasikan bahwa pelaksanaan Pilkada Indramayu 9 Desember 2020 betul-betul diketahui masyarakat. Artinya, masyarakat tahu adanya pilkada, tahu pilkada ini ditengah pandemi COVID-19,” kata mantan Ketua DPRD Indramayu masa jabatan 2014-2019 ini.
Dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Indramayu 2020, kata dia, pihaknya sduah menyiapkan segala sesuatunya dan terkait petugas kesehatan pihaknya akan mengintruksikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sesuai petunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
“Poskonya nanti ada di msing-masing Puskesmas. Kita punya 31 kecamatan, kita punya 49 Puskesmas ditambah Peskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di tiap-tiap desa/kelurahan siap siaga. Intinya, meski jumlah tenaga kesehatan yang ada belum menyentuh per TPS satu tenaga kesehatan,” papar Taufik. (Pro/IJnews)
