CIREBON –
Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan mencabut layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu. Kebijakan ini juga berdampak langsung terhada 10.591 warga tidak mampu di Kota Cirebon.
Penghapusan akses kesehatan gratis diberlakukan kepada warga yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN non Basis Data Terpadu (BDT).
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Cirebon akan mencari solusi agar warga tidak mampu itu tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Sekda Kota Cirebon Anwar Sanusi mengatakan, saat ini ekses dari kebijakan itu tengah dibahas bersama dinas terkait, termasuk merusmuksna sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya.
“Penonaktifan ini tentu akan kit sikapi. Kami bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan DSPPPA, camat, lurah dan lainnya sedang merumuskan langkah terbaik ayng akan diambil,” katanya, Rabu (6/8/2019).
Sementara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman menyatakan, langkah pertama yang diambil adalah mensosialisaikan kebijakan tersebut kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan mendapat inofmasi yang valid.
“Kita akan tetap sampaikan informasi penonaktifan tersebut kepada masyarakat,” katanya.
Pihaknya akan menawarkan kepesertaan layanan kesehatan mandiri, sehingga yang sudah dinonaktifkan dapat aktif kembali dengat cepat. Atau akan dicover dalam APBD, namun pilihan kedua ini akan membutuhkan waktu serta pembahasan panjang karena APBD Kota Cirebon terbatas.
“Kalau yang mandiri kita tawarkan agar dalam waktu kurang dari 14 hari bisa aktif kembali. Atau kita cover lewat APBD, tapi angkanya terbatas,” pungkasnya. (Juan)
