Rencana pemerintah RI untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk nelayan mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan.Rencana pencabutan subsidi tersebut dinilai akan semakin memberatkan kehidupan nelayan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan jika pemerintah mencabut subsidi BBM jenis solar untuk nelayan, maka dipastikan hal itu merupakan kebijakan yang tidak pro masyarakat kecil.Menteri Kelautan dan Perikanan RI,Susi Pudjiastuti meminta agar subsidi solar untuk nelayan dicabut karena dinilai tidak tepat sasaran.
“Jika mencabut subsidi solar untuk nelayan, Ibu Menteri saya anggap lebih mendukung neoliberalisme yang diusung kekuatan-kekuatan global atau asing,” ujarnya.
Menurut politikus PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Indramayu,Kota dan Kabupaten Cirebon ini, rencana pencabutan subsidi solar ini merupakan indikasi bahwa Indonesia saat ini sedang ditekan oleh kekuatan asing yang dimotori oleh organisasi negara-negara besar yang mendorong kebijakan pengelolaan perikanan yang pro lingkungan dan anti subsidi.
“Coba kita cermati juga subsidi yang diberikan kepada petani. Benih, Pupuk dan Obat-obatan selalu hadir dan tetap dipertahankan oleh Menteri Pertaniannya,tapi untuk bidang kelautan, kebijakan kementeriannya tidak sama,” tegasnya.
Lebih jauh, Ono menjelaskan bahwa subsidi BBM kepada kapal perikanan diberikan hanya untuk kapal denga ukuran 30 GT ke bawah. Hal itupun diatur oleh UU nomor 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
“Mayoritas nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil yang ukuran kapalnya 30 GT ke bawah. Sehingga diharapkan dengan subsidi tersebut, nelayan kecil bisa lebih sejahtera karena komponen biaya melaut 60-70 persennya adalah BBM,” pungkasnya.
Penolakan juga disampaikan oleh wahana masyarakat tani nelayan indonesia (WAMTI) Kabupaten Indramayu,Wawan Sugiarto.Kebijakan mencabut subsidi solar oleh pemerintah pusat akan membuat biaya melaut semakin tinggi.”Biaya operasional akan semakin tinggi.Nelayan yang minim modal akan gulung tikar,”kata dia.
Rencana pencabutan subisidi solar ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian kelautan dan perikanan RI.
Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan pencabutan subsidi solar untuk nelayan kecil. Susi beralasan bahwa selama ini, banyak nelayan kecil justru tidak mendapatkan solar subsidi. Bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung pemerintah itu justru banyak dinikmati perusahaan.
Susi menilai industri tidak sepantasnya menikmati solar subsidi untuk nelayan. Sebab solar subsidi diberikan pemerintah untuk para nelayan kecil, bukan perusahaan yang memiliki kemampuan finansial.
Saat ini nelayan lebih butuh ketersediaan solar yang cukup di seluruh wilayah Indonesia untuk melaut ketimbang subsidi solar yang justru sulit didapatkan nelayan.
“Cabut subsidi yang penting solar ada dimana-mana, yang penting bapak (Direktur Utama Pertamina) janji harus ada solar,” ujar Susi usai menandatangani nota kesepahaman dengan Pertamina di Jakarta, Senin (31/7/2017).(tomi indra)
