Indramayujeh.com, Cirebon-Partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Cirebon 2024 menurun sebesar 4 persen dibandingkan Pilkada 2018, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon. Angka partisipasi tercatat hanya 59 persen, jauh dari target 70 persen yang dicanangkan.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengungkapkan hal ini saat membuka rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon di Ballroom UMC Kabupaten Cirebon, Rabu (4/12).
“Angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 59 persen, turun dari 63 persen pada Pilkada 2018. Ini jauh dari target kami sebesar 70 persen,” kata Esya.
Upaya Sosialisasi yang Belum Optimal
Esya menjelaskan, KPU telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti pendidikan politik, sosialisasi masif, dan pelibatan komunitas lokal. Namun, kesadaran politik masyarakat masih menjadi tantangan besar.
“Kami sudah merangkul banyak pihak, termasuk kelompok pemuda dan komunitas lokal. Tapi, kesadaran politik terutama di kalangan pemilih muda dan warga urban masih rendah,” jelasnya.
Tingginya mobilitas penduduk juga menjadi hambatan. Banyak warga Cirebon yang bekerja di kota besar, sehingga sulit dijangkau saat pemilihan. Selain itu, regrouping TPS yang menaikkan jumlah pemilih per TPS dari 300 menjadi 600 orang turut memengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas.
“Dengan TPS yang lebih besar, beberapa pemilih merasa kesulitan. Faktor ini perlu dievaluasi agar ke depan lebih ramah bagi pemilih,” tambah Esya.
Meski partisipasi menurun, Esya mengapresiasi kemajuan dalam penggunaan teknologi pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses hasil rekapitulasi suara secara digital melalui formulir C1 Plano.
“Sirekap sangat membantu transparansi. Namun, kami masih menghadapi kendala teknis, seperti kualitas foto formulir yang kurang baik,” ungkapnya.
Penurunan partisipasi ini, menurut Esya, bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran politik warga.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Kami harap semua pihak ikut terlibat agar target partisipasi dapat tercapai di masa depan,” tutup Esya.
Dengan komitmen dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan angka partisipasi pemilih pada pemilu mendatang dapat meningkat dan memenuhi target nasional sebesar 77,5 persen.(Joni)