KUNINGAN –
Pendapatan daerah TA 2020 yang turun mencapai Rp485 miliar, menjadi sorotan tajam sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kuningan. Atas hal ini, pemerintah daerah mengakui ada faktor dari penurunan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum masuknya dana transfer pemerintah pusat.
“Penurunan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp485 miliar, lebih dikarenakan adanya penurunan dari sumber PAD. Selain itu, ditambah belum masuknya dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah,” kata Bupati Kuningan H Acep Purnama saat memberikan keterangan persnya, Jumat (11/10).
Menurutnya, belum masuknya DAK dan Dana Hibah dari pusat karena masih menunggu pagu definitif dari pemerintah pusat. Sehingga apabila dana tersebut telah definitif, akan dialokasikan untuk program atau kegiatan yang menunjang pencapaian misi pemerintah di tahun 2020.
“Penurunan PAD yang mencapai 5,23 persen terutama dari penurunan retribusi daerah sebesar 16,43 persen. Ini disebabkan karena menurunnya target penerimaan retribusi pelayanan kesehatan RS Linggajati yang mencapai Rp9 miliar,” sebutnya.
Dia menilai, hal itu dikarenakan realisasi pendapatan RS Linggajati pada tahun 2018 hanya mencapai 56 persen. Pada tahun 2019 hingga bulan September ini baru mencapai 44,02 persen dari target Rp44 miliar, sehingga pada tahun 2020 target pendapatan diturunkan.
“Optimalisasi target PAD akan dilakukan melalui pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kemungkingan terjadinya kebocoran dan penegakan Perda yang mengatur pendapatan daerah,” bebernya.
Disisi lain, Ia juga mengaku, terkait retribusi parkir untuk tahun 2020 juga tidak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan belum disesuaikannya tariff parkir di tepian jalan umum, dan disertai penyediaan lahan parkir yang belum representatif atau memadai. (Andri)
