KUNINGAN –
Pelantikan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan diwarnai aksi demonstrasi dari aliansi jurnalis se-wilayah III Kuningan. Sekalipun ada aksi unjuk rasa, namun proses pelantikan unsur pimpinan dewan berjalan dengan aman dan lancar.
Aksi demo ini sebagai bentuk penolakan dari jurnalis di Kuningan atas sejumlah pasal dalam RUU KHUP terkait pers, yang dinilai mengebiri kemerdekaan pers saat ini. Saat aksi massa berorasi di depan pintu gerbang Gedung DPRD Kuningan, semua unsur pimpinan dewan tengah menjalani prosesi pelantikan.
Empat orang unsur Pimpinan DPRD Kuningan itu terdiri dari Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Wakil Ketua DPRD Kokom Komariyah, Wakil Ketua DPRD H Ujang Kosasih, dan Wakil Ketua DPRD H Dede Ismail.
“Terpilihnya saya dan tiga pimpinan dewan disini, semata-mata adalah karena takdir Allah SWT, tanpa ridho dan irodatnya tidak mungkin kami berada disini. Kemudian kami juga mengucapkan terima-kasih kepada seluruh masyarakat Kuningan, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami menjadi wakil rakyat,” kata Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat memberikan sambutan usai dilantik, Senin (30/9).
Menurutnya, bahwa terpilihnya sebagai pimpinan dewan sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung-jawab. Tak lupa kepada pimpinan masing-masing partai yang telah menugaskan sebagai unsur pimpinan dewan, Ia menyampaikan rasa terimakasih.
“Tugas kita kedepan yang tidak boleh dianggap ringan, adalah bagaimana melaksanakan tiga fungsi utama yang melekat pada lembaga DPRD yaitu fungsi legislasi atau sebagai pembentuk peraturan daerah, menjalankan fungsi anggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan (controling). Ini semua diperlukan langkah-langkah inovatif dalam mewujudkan hal tersebut,” tandasnya.
Mengawali tugas sebagai pimpinan dewan, lanjutnya, Pimpinan DPRD akan menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD sebagai langkah awal pimpinan dewan bekerja.
“Kemudian menyingkapi dinamika politik akhir-akhir ini di tanah air, terutama penyikapan kita terhadap gelombang demo dan aksi-aksi mahasiswa di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Kuningan terkait dengan beberapa RUU, kami sebagai wakil rakyat senantiasa menerima dengan baik aspirasi tersebut. Karena disinilah tempatnya rakyat mengadu, dan seluruh aspirasi yang kami terima akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI yang mempunyai kewenangan tentang hal tersebut,” tegasnya.
Namun Ia menekankan, bahwa dalam menyikapi persoalan itu harus disikapi secara bijak. “Karena kita juga tidak boleh menutup mata dinamika politik akhir-akhir ini. Sebab tidak lepas dari pengaruh media sosial yang sangat masiv di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Pihakya mengimbau, agar warga masyarakat Kabupaten Kuningan lebih berhati-hati mencermati berita-berita di media sosial, yang belum jelas tentang kebenaran bahkan mengarah kepada hoaks.
“Bagi yang akan menyampaikan aspirasi baik dari mahasiswa ataupun dari elemen masyarakat lainnya, silahkan sampaikan secara sopan tanpa kekerasan. Karena menyampaikan aspirasi dan pendapat dijamin oleh undang-undang,” tutupnya. (Andri)
