INDRAMAYU –
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Indramayu menyoroti kinerja pantia lelang LPSE Indramayu atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) terkait proses pemenangan lelang yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Indramayu.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Surya Dharma Kabupaten Indramayu, Besar Buntara, S.Sos di dampingi Ketua LSM Elang Nusantara Kabupaten Indramayu, Burhan Waredeng NK menjelaskan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan klarifikasi. Misalnya, saat proses evaluasi berkas dokumen lelang yang dinilai janggal. Pasalnya, ada indikasi perusahaan yang digunakan tidak masuk kualifikasi dari sebagaimana mestinya yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ada dugaan kuat, proses lelang tersebut hanya kamuflase dan ada intervensi dari pihak-pihak tertentu. Dari semua proses lelang yang berlangsung melalui LPSE Indramayu, untuk proses pemenangannya patut dipertanyakan,”kata dia saat jumpa pers di Canella Cafe Indramayu, Senin (12/10).
Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan atas dugaan penyalahgunaan wewenang ini yang dilakukan oleh pihak panitia lelang.
“Penegak hukum harus segera turun karena dalam proses lelang di LPSE Kabupaten Indramayu terindikasi ada penyimpangan,” pintanya.
Selain itu, dikatakan proses lelang yang berjalan di bidang jalan dan irigasi, semua yang dijadwalkan pemenangannya sekarang ditunda tidak jelas kapan jadwalnya.
Pihak pengusaha dirugikan biaya yang tidak sedikit untuk mengikuti proses lelang. Satu berkas lengkap dokumen saja bisa menghabiskan hingga Rp 5 juta hingga Rp 8 juta tergantung apa keperluan dokumen yang diminta sesuai lembar dokumen lelang yang harus dipenuhi..
“Bayangkan saja, jika satu proses lelang untuk melengkapi dokumen saja dengan mengeluarkan biaya tersebut. Tinggal dikalikan saja ada berapa paket yang diikuti oleh peserta lelang,” imbuhnya.
Seperti diketahui, dari laman LPSE Indramayu ada sejumlah kurang lebih 50 paket lelang di bidang jalan desa. Sekitar 9 dibidang Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) dan 30 dibidang Tata Teknis Irigasi (TTI).
Sekitar ada sejumlah 80 paket lelang proyek yang sedang berjalan. Tinggal kalikan saja rata-rata Rp 8 juta. Ada sekitar Rp 600 juta kerugian peserta lelang jika diakumulasi keseluruhan. (IJnews)
