CIREBON, Indramayujeh.com – Panwascam Astanajapura, Kabupaten Cirebon, melakukan Rapat Koordinasi terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura), Senin (12/2/2024).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dihadiri langsung mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir, atau yang akrab disapa Kang Khoer, sebagai narasumber utama.
Dalam suasana yang penuh semangat, Kang Khoer menegaskan pentingnya peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam menjaga integritas pemilihan umum (Pemilu).
“Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan adil,” ujarnya.
Tidak hanya Kang Khoer, namun Khoerul Anam, Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Astanajapura, juga memberikan kontribusi penting dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari pencoblosan.
“Peran serta aktif PKD dan PTPS sangat menentukan kesuksesan pemilu ini. Mereka adalah ujung tombak dalam memastikan suara rakyat terwakili dengan baik,” tegas Khoerul Anam, menutup rapat dengan harapan yang tinggi.
Ketua Panwascam Astanajapura, Muhammad Ali Akbar mengatakan, tahapan tungsura menjadi penentu akhir sebelum hasil pemilu ditetapkan. Dirinya mengajak untuk memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah pelanggaran serta menangani situasi dengan tepat.
Dia memahami peran berat PTPS dalam waktu kerja yang terbatas. Dia menekankan pentingnya koordinasi aktif antara petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan PTPS, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), serta Panwascam.
“Koordinasi yang baik menjadi kunci, bahkan jika harus menyelesaikan hingga larut malam, yang penting adalah penyelesaian di tingkat KPPS,” ungkapnya.
Ia juga menekankan, pentingnya menyelesaikan masalah di tingkat kecamatan, sesuai dengan instruksi Bawaslu. Karena menurutnya, semua masalah bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Namun jika ada ketidakpatuhan, maka pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu.
Dia menambahkan, akan mengevaluasi proses pemantauan dan mengajak semua pihak untuk mematuhi prosedur administrasi dengan baik. Ini nantinya setiap masalah bisa diselesaikan dengan tertib administrasi.
“Kesalahan umum seperti cacat prosedur pembukaan kotak suara, ketidaksesuaian aturan, atau kehilangan dokumen harus ditangani dengan tepat,” pungkasnya. (*)
