KUNINGAN –
Separuh APBD Kabupaten Kuningan TA 2018 habis untuk belanja pegawai. Lebih dari Rp1,2 triliun dipakai untuk belanja pegawai dari total belanja daerah sebesar Rp2,2 triliun lebih.
Hal itu terungkap, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan TA 2018 di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (12/6/2019). Hadir langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos, serta puluhan anggota dewan dan tamu undangan lainnya.
“Belanja daerah direncanakan Rp2,2 triliun lebih, direalisasikan sebesar Rp2,09 triliun lebih atau sekitar 95%. Anggaran itu dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer atau bagi hasil ke desa, dan transfer bantuan keuangan,” kata Bupati Kuningan Acep Purnama saat membacakan pengantar nota keuangan perihal LKPj APBD TA 2018.
Disebutkan, untuk belanja operasi direncanakan Rp1,9 triliun lebih direalisasi Rp1,8 triliun lebih atau mencapai 95%. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai Rp1,2 triliun lebih atau sekitar 96%, belanja barang Rp589 miliar lebih atau 93,75%, belanja hibah Rp35 miliar lebih atau 97%, dan belanja bantuan sosial Rp10 miliar lebih atau 97%.
“Sementara belanja modal mencapai Rp221 miliar lebih atau 95 persen, belanja tak terduga Rp12 miliar lebih atau 90 persen, belanja transfer atau bagi hasil ke desa Rp11 miliar lebih atau 100%, dan bantuan keuangan Rp396 miliar lebih atau 99 persen,” tambahnya.
Selain itu lanjutnya, untuk Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2,597 triliun lebih terealisasi Rp2,529 triliun lebih atau mencapai 97,40%. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat yakni dana perimbangan, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah.
“PAD direncanakan sebesar Rp344 miliar lebih direalisasi Rp303 miliar lebih atau hanya 88,03 persen, pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan direncanakan Rp1,684 triliun lebih direalisasi Rp1,662 triliun lebih atau 98,68 persen. Kemudian untuk transfer pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp119 miliar lebih realisasinya Rp116 miliar lebih atau 97 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp449 miliar lebih realisasi Rp448 miliar lebih atau mencapai 99,65 persen,” pungkasnya. (Andri)
