KUNINGAN – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati menyerap aspirasi komunitas sopir odong-odong di Desa Geresik, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan tersebut, Tina juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada para sopir odong-odong.
Tina yang menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Jabar ini, berdiskusi untuk menyerap aspirasi sopir odong-odong. Selain terdampak pandemi COVID-19, para sopir juga mengeluhkan kaitan legalitas dalam menjalankan usahanya.
“Saya menampung aspirasi dari rekan-rekan sopir odong-odong atau kereta wisata desa. Mereka menyampaikan kaitan dengan legalitas atau pengakuan dari pemerintah pusat sampai daerah,” kata Tina, Selasa (10/8/2021).
Dia berharap, agar di masa pandemi COVID-19 dengan aturan PPKM, sopir odong-odong masih bisa diperbolehkan untuk beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja akibat terkendala legalitas ketika beroperasi, sopir odong-odong meminta diperjuangkan untuk mendapatkan legalitas usahanya.
“InsyaAllah saya akan berusaha memfasilitasi untuk legalitas baik secara hukum maupun pengakuan dari pemerintah. Karena kereta wisata desa atau mobil odong-odong ini di setiap daerah pasti ada,” ucapnya.
Apalagi di wilayah Kuningan, lanjutnya, banyak terdapat destinasi wisata. Sehingga keberadaan odong-odong ini tentu dapat menunjang dan membantu wisatawan saat berkeliling wisata di Kuningan.
“Sebab di Kuningan ini kan banyak wisatanya, kalau tidak salah ada sekitar 25 wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Tentunya dengan kehadiran komunitas odong-odong sangat membantu dan bisa pula mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Sementara seorang sopir odong-odong, Mahmud mengaku, kehadiran legislator Jabar asal Gerindra ini dijadikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi. Salah satunya yakni menginginkan agar sopir odong-odong mendapat legalitas demi melancarkan usahanya.
“Kita sampaikan aspirasi dan meminta untuk memfasilitasi pembuatan legalitas. Sehingga kami bisa beroperasi di jalanan dengan tidak khawatir izin dan lainnya, mudah-mudahan bisa ada legalitas dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah,” pungkasnya. (*)
