INDRAMAYU –
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu bekerjasama dengan Pascasarjana Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melaksanakan Seminar Pengabdian Masyarakat dengan tema “Dampak Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Cipali di Kabupaten Indramayu”.
Acara yang digelar secara virtual dan manual yang bertempat di Aula Justitia Fakultas Hukum Unwir pada Senin (6/09/2021) dilaksanakan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19, selain itu Pascasarjana IPDN menjalin perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum Unwir yang ditanda tangani oleh Syamsul Bahri Siregar, S.H., M.H selaku Dekan FH Unwir dengan Direktur Pascasarjana IPDN Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si.
Seminar Pengabdian Masyarakat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin,S.H. Beliau memberikan Apresiasi atas terselanggaranya kegiatan tersebut berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Indramayu.
“Mudah-mudahan acara ini mampu memberikan solusi untuk menggerakkan ekonomi daerah,” kata dia.
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan Kepala Desa dan Camat di wilayah Kabupaten Indramayu, seminar tersebut diisi oleh Prof. Dr, Wirman Syafri, M.Si selaku Direktur Pascasarjana IPDN dan Prof. Dr. Muhamad Ilham, M.Si selaku guru Besar IPDN.
Syamsul Bahri Siregar, S.H., M.H. sebagai Dekan FH Unwir yang menjelaskan bahwa pembangunan Tol Cipali sepanjang 116,75 KM digagas kurang lebih di tahun 1996 pada era Presiden Soeharto, peletakan batu pertama di era Presiden SBY (8/12/2011), dan diresmikan oleh Presiden Jokowi (13/6/2015).
Dampak positif dari Pembangunan Tol Cipali belum dapat dirasakan masih sebagai alternative jika jalur pantura macet sedangkan dampak negatifnya sangat dirasakan sesuai kajian dari Perwakilan BI melalui PT Otima Solusi Indonesia Tahun 2015 setidaknya terdapat 3 (tiga) sektor usaha yang terkena dampak sepanjang jalan pantura seperti : (1) Rumah Makan sekira 46% mengalami gulung tikar, (2) SPBU mengalami penurunan Omzet hingga 75%, dan (3) Angkutan umum mengalami penurunan omzet sekitar 43%.
“Pemerintah harus mampu memberikan Inovasi kebijakan sebagai solusi Perkembangan Ekonomi seperti halnya Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yaitu dengan Program Knowledge to policy (K2P) yang bekerja sama dengan Yayasan BaKTI dengan system perekonomian berbasis kerakyatan selain itu membuat inovasi kebijakan dengan mengawinkan toko modern dengan koperasi dan UMKM, dari hasil tersebut lahirlah Tomira (Toko Milik Rakyat),” kata dia.
Ia juga berharap adanya sinergitas yang serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaiakan dampak negative dari pebangunan jalan tol cipali. (IJnews)
