KUNINGAN –
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto memastikan terkait pengamanan Pemilu, Polda Jawa Barat akan menyiapkan anggota di tempat pemungutan suara (TPS). Bertambahnya jumlah TPS di Jawa Barat, sehingga jumlah TPS yang diamankan anggota kepolisian secara otomatis bertambah pula.
“Untuk pengamanan Pemilu, karena TPS nya terus bertambah di wilayah hukum Polda Jabar yakni sekitar 115.000 lebih TPS, maka pengamanan Polri akan bertambah. Tadinya, satu anggota Polri mengamankan 4-5 TPS sekarang bisa sampai 8 TPS,” ujar Irjen Pol Agung saat ditemui usai meresmikan Masjid Al Aman Mapolres Kuningan, Minggu (31/3). Oleh sebab itu, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengamankan TPS bersama anggota Linmas.
“Maka kita bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Linmas, berkoordinasi dengan KPPS supaya kegiatan itu bisa bersinergi. Sehingga Insya Allah pengamanan TPS sampai dengan PPK hingga kabupaten/kota sampai provinsi dapat berjalan aman,” harapnya.
Dia menjelaskan, semua anggota kepolisian di Polda Jabar dikerahkan, termasuk juga Brimob. Pengamanan itu dilakukan pula bersama petugas gabungan lainnya. “Semua kita turunkan, bukan hanya Brimob saja, TNI juga diturunkan,” tandasnya.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto juga mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menerima kabar atau berita di media sosial jelang pemilu 2019. Salah satunya langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan bertabayun, terhadap kabar berita yang diterima baik melalui medsos maupun pesan singkat dan lainnya.
“Nah soal hoax ini, sebaiknya kita sebagai umat Islam bertabayun (teliti dulu). Tanya kepala desa, tanya pak lurah, tanya Babinsa, Babinkamtibmas atau siapa tokoh masyarakatnya. Bisa juga dibuka di situs-situs media yang terkenal, kan gak mungkin bohong,” kata dia.
Dirinya juga menghimbau, sebagai warga negara yang taat hukum sebaiknya jangan Golput. Salurkan hak pilih sesuai hati masing-masing saat Pemilu 2019 dilaksanakan.
“Hadir di TPS, karena ini kan lima tahun sekali. Ini hak warga negara untuk memilih pemimpin negara,” ujarnya. (Andri)
