CIREBON – Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, Nashrudin Azis menduga adanya provokator ketika sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon, Jawa Barat, mengibarkan bendera putih, beberapa hari lalu.
Pengibaran bendera putih merupakan simbol menyerah atas kondisi yang terjadi sebagai dampak dari penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga berlevel.
“Jadi ini diduga kuat ada oknum yang memasang atau melatarbelakangi pemasangan bendera putih. Karena PKL justru taat aturan,” kata Azis, Senin (2/8/2021).
Azis menilai, selama ini PKL menaati kebijakan pemerintah. Azis sempat menggelar pertemuan dengan PKL sebelum adanya perpanjangan PPKM dan Pemkot Cirebon sepakat memberikan kelonggaran.
“Kita penuhi, dan tetap mengacu pada kebijakan PPKM level 4 yang diterapkan di Kota Cirebon,” kata Azis.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Para Pedagang Kaki Lima (PP-PKL) Suhendi juga menilai adanya provokasi dari beberapa pihak terkait pemasangan bendera putih.
“Saya bilang ke pedagang, jangan mau diprovokasi. Kondisi seperti ini sangat banyak yang memanfaatkan dan membuat gaduh Kota Cirebon,” kata Suhendi.
Suhendi mengatakan, saat ini PKL mendapatkan kelonggaran beraktivitas sampai pukul 20.00 WIB, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Para PKL juga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, baik dalam bentuk uang tunai atau paket sembako.
“Tidak dilarang total. Kita masih bisa berjualan dengan tetap mematuhi kebijakan pemerintah. Kita berharap Pemkot Cirebon juga berkomitmen untuk mengakomodasi empat petisi yang disampaikan sejumlah organisasi PKL atau pedagang saat audiensi,” kata Suhendi.
Sebelumnya, sejumlah PKL mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah atas kebijakan pemerintah saat ini.
Koordinator PKL Alun-alun Kejaksan, Joko Santoso mengatakan, dari 42 PKL yang berjualan di shelter Alun-alun Kejaksan, hanya delapan PKL yang masih berjualan. Selebihnya tutup karena penghasilan yang didapat tak mencukupi kebutuhan hidupnya.
“Tinggal tujuh sampai delapan orang yang jualan di sini. Banyak yang berhenti karena PPKM. Sebelum PPKM masih aktif semua,” kata Joko.(*)
