MAJALENGKA –
Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan pemahaman tentang bahaya dan cara pencegahan pertumbuhan anak kerdil atau (stunting) di Graha Sindang Kasih, Kabupaten Majalengka, Kamis (16/5/2019).
Kabupaten Majalengka merupakan satu dari 60 kabupaten/kota prioritas stunting tahun 2019. Sosialisasi menargetkan remaja putri, termasuk dari sepuluh desa prioritas yaitu, Cisambeng, Karamat, Majasari, Sindanghurip, Buniwangi, Cisoka, Kertahayu, Sutawangi, Kepuh, serta Liangjuang.
“Saya tidak menyangka di Majalengka ada 1.800 anak dengan pertumbuhan kerdil, yang tersebar di 10 kecamatan. Di antaranya Ligung Bantarujeg, Palasah, Kadipaten, Lemahsugih,” ujar Bupati Majalengka Karna Sobahi.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menginisiasi dibentuknya GenBest (Generasi Bersih dan Sehat) untuk menciptakan generasi Indonesia yang bersih dan sehat serta bebas sunting. GenBest ingin mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat sehari-hari.
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bekerja keras menurunkan tingkat prevalensi stunting, dari 37,2% (Riskedas, 2013) menjadi 30,8% (Riskedas, 2018). Meski turun signifikan, angka tersebut masih tinggi, karena masih ada tiga dari sepuluh balita stunting di Indonesia. Namun, pemerintah optimis angkanya semakin turun karena ragam kebijakan intervensi penanggulangan stunting.
Secara definisi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak janin hingga anak berusia 24 bulan. Pemerintah melakukan intervensi dalam dua skema.
Pertama, intervensi spesifik atau gizi dengan melakukan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak, suplementasi gizi, pemberian tablet tambah darah, serta konsultasi. Kedua, intervensi sensitif atau non gizi seperti penyediaan sanitasi dan air bersih, lumbung pangan, alokasi dana desa, edukasi, sosialisasi dan sebagainya.
“Program pemerintah untuk menurunkan stunting meliputi berbagai aspek yaitu kesehatan maupun non kesehatan. Anggaran yang dialokasikan juga besar untuk menanggulangi isu ini. Namun, ragam program tidak akan berdampak banyak, bila tidak disertai pola pikir sehat. Untuk itu, harus ada perubahan perilaku dari masyarakat,” jelas Wiryanta Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen IKP, Kemenkominfo.
Wiryanta menambahkan, sosialisasi stunting penting untuk mencegah munculnya Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten ketika menghadapi bonus demografi tahun 2030. Tahun itu, diperkirakan 68% penyangga ekonomi bangsa Indonesia adalah orang-orang produktif yang lahir saat ini. Pemerintah juga tidak ingin sumber daya manusia ini mundur sebelum pertandingan global karena kalah kompetisi akibat stunting.
Sesuai Inpres No 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kominfo diamanatkan untuk mengkoordinir isu sektor menjadi narasi tunggal untuk disampaikan ke masyarakat. Khusus untuk stunting, Kominfo menjadi koordinator kampanye nasional bersama Kementerian Kesehatan dan sepuluh institusi pemerintah lainnya, termasuk Pemerintah Daerah. (Oki/SRM)
