Ketua DPR, Puan Maharani, dan Menhub, Budi Karya Sumadi, meninjau persiapan penyekatan arus mudik di Terminal Harjamukti dan Stasiun Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat. Foto: Soedirman Wamad/IJnews
CIREBON – Ketua DPR, Puan Maharani, bersama rombongan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Korlantas Polri, meninjau persiapan penyekatan arus mudik di Terminal Harjamukti dan Stasiun Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Ketua DPR bersama Menhub sempat mengecek salah satu salah armada bus dan menyalurkan bantuan kepada sejumlah petugas di Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Di Stasiun Cirebon, rombongan juga mengecek kesiapan pengendalian larangan mudik besok.
“Kami meninjau langsung pelaksanaan pengendalian dan rencana penyekatan H-1, yang dimulai besok hingga 17 Mei. Ini terkait peniadaan mudik. Tadi aaya lihat di tol dari Jakarta, Cipali hingga Cirebon, Alhamdulillah masih aman terkendali, lancar tidak padat,” kata Puan Maharani kepada awak media di Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/5/2021).
Puan, mengatakan, Kakorlantas Polri telah menyiapkan skema penyekatan di 381 titik. Penyekatan di ratusan titik itu bertujuan untuk mengatur dam mencegah gelombang arus lalu lintas.
Disebutkannya, tujuan mudik terbanyak menuju Jateng, kemudian Jabar, dan Jatim. Namun, politikus PDI Perjuangan itu tak menyebutkan secara rinci daerah tujuan pemudik.
“Sebagai Ketua DPR saya turun ke lapangan, melihat langsung dan melakukan pengawasan. Seandainya kebijakan itu (larang mudik) dilakukan, saya meminta kementerian dan Polri mengedepankan kesopanan. Jelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan yang diambil ini,” desak Puan.
Larangan mudik, lanjut dia, merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19. Dia berharap sinergitas antarlembaga berhasil mengatur pergerakan manusia selama masa libur Lebaran. Dengan begitu bisa menjaga keselamatan lalu lintas dan keselamatan keluarga di kampung-kampung.
“Kasus COVID-19 memang belum bis dikontrol, sampai saat ini kita belum bisa menyatakan selesai, atau akan selesai. Namun justru dengan banyaknya pergerakan orang (mudik) akan membuat situasi dan kondisi tak kondusif,” kata Puan.
Dirinya sudah mendapatkan keterangan dari Kemenhub, bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah seusai dengan aturan dan hukum yang berlaku. “Bahwa ada dasarnya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan kementerian dan Satgas COVID-19,” imbuh Puan menambahkan.
Puan berharap masyarakat tak berpergian ke luar rumah, ke luar kota dan berkerumun. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. (Soedirman Wamad/IJnews)
